Ketapang – Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., melaksanakan kunjungan kerja pengawasan ke PLN UP3 Ketapang dan PT Borneo Alumindo Prima di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada 3–5 Juli 2026.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor energi, ketenagalistrikan, dan industri strategis nasional.
Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga menjadi wadah untuk menyerap berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan pendalaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Serap Aspirasi Penguatan Sistem Kelistrikan
Dalam kunjungannya ke PLN UP3 Ketapang, Cornelis disambut langsung oleh Manajer PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, S.T., M.T. Dalam pertemuan tersebut, Cornelis menerima berbagai masukan dan aspirasi terkait penguatan sistem kelistrikan di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat.
Salah satu aspirasi yang disampaikan jajaran PLN UP3 Ketapang adalah perlunya pembangunan pembangkit baru, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), guna memperkuat kapasitas pasokan listrik seiring meningkatnya kebutuhan energi masyarakat, dunia usaha, dan sektor industri.
BACA JUGA: Cornelis Dorong Pemerintah Perkuat Keuangan PLN dan Percepat Program Listrik Desa
Selain itu, PLN juga menyampaikan aspirasi mengenai perlunya penambahan Gardu Induk (GI) di Kecamatan Air Upas guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut. Menurut PLN, keberadaan gardu induk baru akan memperkuat sistem distribusi tenaga listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kedua aspirasi tersebut dinilai semakin strategis mengingat sistem kelistrikan Ketapang kini telah terinterkoneksi dengan Sistem Kalimantan. Dengan sistem yang saling terhubung, penambahan kapasitas pembangkit melalui PLTGU serta penguatan infrastruktur jaringan melalui pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Air Upas diharapkan mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, tidak hanya di Kabupaten Ketapang, tetapi juga memperkuat keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Barat secara keseluruhan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Cornelis menegaskan bahwa seluruh masukan dari PLN akan menjadi bahan pendalaman Komisi XII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor ketenagalistrikan nasional.
“Aspirasi yang disampaikan jajaran PLN UP3 Ketapang, baik terkait kebutuhan pembangunan PLTGU maupun penambahan Gardu Induk di Kecamatan Air Upas, akan kami serap dan lakukan pendalaman sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI. Infrastruktur ketenagalistrikan yang andal merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pendalaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kami agar pembangunan sektor ketenagalistrikan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah,” ujar Cornelis.
Apresiasi Pengelolaan Limbah B3
Selain mengunjungi PLN UP3 Ketapang, Cornelis juga melakukan peninjauan ke PT Borneo Alumindo Prima. Dalam kesempatan tersebut, ia melihat secara langsung sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diterapkan perusahaan sebagai bagian dari komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Berdasarkan hasil peninjauannya, Cornelis menilai pengelolaan limbah B3 di PT Borneo Alumindo Prima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ia mengapresiasi komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola lingkungan yang baik sebagai bagian dari praktik industri yang bertanggung jawab.
“Pengelolaan limbah B3 yang diterapkan PT Borneo Alumindo Prima sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Komitmen seperti ini perlu terus dipertahankan agar kegiatan industri dapat berjalan berdampingan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Cornelis.
Ia menambahkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi lingkungan merupakan bagian penting dalam mewujudkan industri yang berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan investasi harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan tidak hanya pada masa kini, tetapi juga oleh generasi mendatang.
Komitmen Pengawasan DPR RI
Melalui kunjungan kerja tersebut, Cornelis menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI dalam mendukung penguatan sektor energi nasional melalui penyerapan berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan. Menurutnya, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan dan pengembangan industri yang taat terhadap regulasi serta berorientasi pada keberlanjutan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.
(*Red/SL berkontribusi dalam tulisan ini)
