Pontianak – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Kalimantan Barat menyoroti maraknya pemadaman listrik yang terjadi berulang di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan teknis yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi persoalan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, investasi, hingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan kelistrikan.
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi berulang dengan durasi yang bervariasi. Keluhan tersebut muncul secara masif melalui media sosial, pemberitaan media, maupun laporan langsung dari masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kelistrikan telah menjadi isu publik yang membutuhkan penyelesaian secara serius dan sistematis.
“Listrik bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi, hingga pelayanan pemerintahan bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Ketika listrik berulang kali padam, maka yang lumpuh bukan hanya jaringan listrik, tetapi juga produktivitas masyarakat,” tegas Haris Ramadan, Koordinator Daerah BEM Nusantara Kalimantan Barat.
BEM Nusantara menilai bahwa frekuensi pemadaman yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi mendasar terhadap keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat.
Apabila gangguan terjadi secara berulang dalam waktu yang relatif berdekatan, maka persoalannya tidak cukup dijawab dengan alasan gangguan teknis semata.
Publik berhak mengetahui apakah akar persoalan berasal dari keterbatasan kapasitas pembangkit, gangguan transmisi, distribusi, minimnya cadangan daya, lemahnya pemeliharaan jaringan, atau faktor lainnya.
Lebih jauh, pemadaman listrik memiliki konsekuensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar padamnya lampu.
Ribuan pelaku UMKM kehilangan waktu produksi, pelaku usaha kuliner mengalami kerugian akibat rusaknya bahan baku, toko dan perkantoran kehilangan jam operasional, aktivitas digital terhenti, pelayanan publik terganggu, dan masyarakat harus menanggung biaya tambahan akibat penggunaan sumber energi alternatif.
Baca Juga: Nahkoda Baru BEM Nusantara: Ahmad Supardi Resmi Pimpin BEM Nusantara
Dalam perspektif pembangunan daerah, kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi daya saing Kalimantan Barat. Keandalan pasokan listrik merupakan salah satu indikator utama yang menjadi perhatian dunia usaha dan investor.
Ketidakstabilan infrastruktur energi dapat memengaruhi iklim investasi, menurunkan efisiensi industri, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
BEM Nusantara menegaskan bahwa pelayanan kelistrikan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian layanan.
Oleh karena itu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terbuka mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan yang sedang dilakukan, estimasi pemulihan, serta rencana jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Yang kami tuntut adalah tanggung jawab, transparansi, dan solusi yang nyata. Kepercayaan publik dibangun melalui keterbukaan informasi dan perbaikan pelayanan, bukan sekadar penjelasan normatif setiap kali terjadi pemadaman,” lanjut Haris Ramadan.
Baca Juga: Aksi “Kalbar Darurat” di Kantor Gubernur Berakhir Ricuh, Massa Tertahan di Gerbang
BEM Nusantara juga mendorong agar pemerintah daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan terkait melakukan evaluasi bersama terhadap kondisi sistem kelistrikan di Kalimantan Barat. Persoalan ini harus dipandang sebagai isu strategis daerah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
Atas dasar tersebut, BEM Nusantara Kalimantan Barat menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
- Mendesak PLN menyampaikan secara terbuka hasil evaluasi penyebab utama terjadinya pemadaman listrik berulang di Kalimantan Barat;
- Mendesak PLN menyusun dan mempublikasikan peta jalan (roadmap) peningkatan keandalan sistem kelistrikan beserta target waktu penyelesaiannya;
- Mendesak pemerintah bersama PLN melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan pembangkit, sistem transmisi, distribusi, serta kapasitas cadangan daya guna memastikan keandalan pasokan listrik;
- Meminta adanya sistem komunikasi publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat setiap kali terjadi gangguan;
- Memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak akibat terganggunya pasokan listrik.
BEM Nusantara menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kualitas pelayanan publik. Sebagai representasi mahasiswa, BEM Nusantara akan terus mengawasi penyelenggaraan layanan publik agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Listrik adalah urat nadi pembangunan. Ketika listrik tidak lagi dapat diandalkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga masa depan ekonomi Kalimantan Barat. Sudah saatnya pelayanan publik dijawab dengan solusi, bukan sekadar penjelasan,” tutup Haris Ramadan.
Penulis: Haris Ramadan
Editor: Ika Ayuni Lestari
