Dalam ilmu politik dan administrasi publik, terdapat adagium klasik yang berbunyi: “Good governance is not about ruling from above, but serving from within.” Prinsip ini semakin relevan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia saat ini, yang menuntut pemimpin untuk tidak hanya memerintah, tetapi hadir secara langsung dan melayani masyarakat.
Salah satu contoh kepemimpinan yang merepresentasikan prinsip tersebut secara nyata adalah pasangan Sujiwo dan Sukiryanto, Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya. Kabupaten yang dulunya dikenal sebagai daerah penyangga Kota Pontianak, dengan keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan publik, kini menjelma menjadi salah satu daerah paling progresif di Kalimantan Barat. Di bawah kepemimpinan mereka, Kubu Raya mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek: mulai dari pembangunan fisik, reformasi pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi rakyat, hingga penguatan ruang sosial dan budaya.
Kepemimpinan Visioner dan Transformasional
Dalam teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh James MacGregor Burns (1978) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard M. Bass (1985), pemimpin transformasional adalah sosok yang mampu menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Salah satu cirinya adalah kedekatan dengan masyarakat, integritas, dan semangat melayani.
Pasangan Sujiwo–Sukiryanto menunjukkan karakteristik ini melalui berbagai aksi nyata. Mereka hadir langsung di tengah masyarakat, tidak menempatkan diri sebagai elite yang berjarak. Kegiatan seperti inspeksi mendadak ke dinas pelayanan publik, kunjungan ke puskesmas, hingga blusukan ke desa-desa menjadi bukti pendekatan partisipatif dan dialogis yang mereka bangun.
Pelayanan Publik: Dari Kekuasaan Menuju Pelayanan
Dalam 100 hari kerja awal, salah satu capaian paling mencolok adalah reformasi pelayanan publik. Mengacu pada konsep Good Governance menurut UNDP, yang mencakup partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan keadilan, Kubu Raya bergerak menuju sistem pelayanan satu pintu dan digitalisasi administrasi.
Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang “meminta”, melainkan sebagai mitra. Ini menandai pergeseran paradigma dari power-oriented governance menuju service-oriented governance, sebagaimana yang diulas oleh Dwight Waldo (1948) sebagai esensi dari administrasi publik modern.
Infrastruktur untuk Keadilan Sosial
Pada sektor infrastruktur, Sujiwo–Sukiryanto berhasil melakukan percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi, khususnya di wilayah pedalaman yang selama ini terpinggirkan. Inisiasi integrasi jalur transportasi dengan kapal ferry antar-kecamatan yang terpisah oleh sungai menjadi strategi penting membuka akses dan konektivitas.
Hal ini selaras dengan pemikiran Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, yang menekankan bahwa pembangunan harus membebaskan masyarakat dari belenggu keterbatasan akses, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Infrastruktur yang merata memberi peluang nyata bagi masyarakat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar ekonomi.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Spirit Ekonomi Kerakyatan
Kepemimpinan ini juga menaruh perhatian pada pemberdayaan ekonomi lokal. Program pendampingan petani, nelayan, dan pelaku UMKM menjadi bagian dari strategi membangun kemandirian ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang diperkenalkan oleh Boeke dan diperkuat oleh Mubyarto, yakni sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan lokal, bukan korporasi besar yang cenderung eksploitatif.
Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga membuka ruang partisipasi aktif. UMKM kini memiliki panggung di ruang-ruang terbuka publik dan mendapat pelatihan pemasaran digital. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan semata-mata soal angka statistik, tetapi tentang membangun kapasitas manusia.
Ruang Terbuka Publik: Simbol Sosial dan Budaya
Salah satu capaian penting yang kerap luput dari perhatian statistik adalah pembangunan ruang terbuka publik, seperti Taman Dirgantara. Tempat ini bukan sekadar arena rekreasi, melainkan ruang bertemu bagi masyarakat lintas latar belakang. Di dalamnya, aktivitas ekonomi UMKM, pertunjukan seni, dan budaya lokal tumbuh bersama.
Menurut Jane Jacobs (1961) dalam The Death and Life of Great American Cities, ruang publik adalah elemen penting dalam membangun kohesi sosial. Tanpa ruang bersama, masyarakat rentan terjebak dalam isolasi sosial dan kehilangan identitas kolektif. Dalam konteks ini, Kubu Raya berhasil memanfaatkan pembangunan fisik sebagai wahana memperkuat solidaritas dan kebanggaan budaya.
Investasi Sosial: Pendidikan dan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga serius membenahi sektor pendidikan dan kesehatan. Bantuan operasional untuk sekolah, termasuk swasta, terus dikucurkan, sementara fasilitas pendidikan di pelosok ditingkatkan. Di sektor kesehatan, peningkatan layanan puskesmas, pelayanan kesehatan gratis, dan penyuluhan masyarakat menjadi prioritas.
Kebijakan ini sesuai dengan Gary Becker dan teori human capital, yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Dengan menguatkan dua pilar ini, Sujiwo–Sukiryanto tengah membangun fondasi masa depan Kubu Raya yang lebih maju dan inklusif.
Partisipasi Publik dan Kepemimpinan Kolaboratif
Salah satu kekuatan utama dari pasangan ini adalah kemampuan membangun tata kelola yang partisipatif. Melalui musrenbang terbuka, forum warga, hingga interaksi aktif di media sosial, mereka membuka ruang dialog dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tangga partisipasi warga menurut Sherry Arnstein (1969), bahwa keterlibatan rakyat harus bergerak dari simbolik menjadi substansial.
Melibatkan tokoh adat, agama, pemuda, hingga perempuan dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan kepemimpinan kolaboratif. Dengan begitu, rasa memiliki terhadap kebijakan publik tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.
Penutup: Melayani, Bukan Menguasai
Keberhasilan Sujiwo–Sukiryanto dalam 100 hari pertama menunjukkan bahwa perubahan nyata bisa terwujud jika pemimpin mau hadir, mendengar, dan melayani. Kepemimpinan mereka mencerminkan konsep servant leadershipdari Robert Greenleaf (1970), bahwa pemimpin terbaik adalah mereka yang menempatkan diri sebagai pelayan rakyat.
Kubu Raya hari ini bukan sekadar wilayah yang maju secara fisik, tetapi juga secara sosial, budaya, dan spiritual. Ruang publik yang hidup, layanan yang transparan, infrastruktur yang terjangkau, hingga partisipasi rakyat yang tinggi adalah buah dari kepemimpinan yang membumi dan berempati.
Penulis: Gus Hefni Maulana (Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Univ. Tanjungpura)
