KALBAR – Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat (FKBK) mendeklarasikan poin-poin narasi yang telah dilakukan diskusi pada kegiatan Sarasehan Daerah Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat (FKBK), Sabtu (05/03).
Lewat Sarasehan Daerah Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat menghasilkan poin-poin tuntutan yang kemudian dijadikan sebuah deklarasi oleh Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat (FKBK).
Melalui diskusi yang dilakukan oleh BEM Se-Kalimantan Barat dalam kegiatan SARDA FKBK yang dilakukan di Singkawang pada hari Sabtu, yang mana diskusi tersebut dilakukan dari jam 19:00 WIB Sabtu malam sampai dengan Minggu jam 04:30 WIB subuh.
Koordinator pusat Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat, Abdur Rahman menyampaikan:
“Melalui diskusi yang dilakukan oleh BEM Se-Kalimantan Barat disini kita mendapatkan poin-poin tuntutan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Yang kemudian poin-poin tersebut akan menjadi perhatian dan prioritas bagi FKBK untuk mengawal kedepannya. Sehingga gerakan-gerakan BEM Se-Kalimantan Barat dapat seragam,” ujar Koordinator Pusat FKBK, adapun poin poin deklarasi tersebut adalah:
- Mendukung pemerintah untuk melakukan pelaksanaan sosialisasi dalam percepatan pemerataan vaksinasi.
- Mendukung program pemerintah Kalimantan Barat dalam pembinaan perekonomian masyarakat.
- Mendesak lembaga terkait dalam menangani lonjakan kasus narkoba di Kalimantan Barat.
- Memaksimalkan program penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah Kalimantan Barat.
- Meminta ketegasan pemerintah dan penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual di Kalimantan Barat.
- Mendesak pemerintah untuk memperhatikan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat.
- Meminta pemerintah Kalimantan Barat secara tegas mengusut penimbunan minyak goreng di Daerah Kalimantan Barat.
- Tarik kebijakan BPJS sebagai syarat administrasi layanan publik.
- Menuntut pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan dan perawatan infrastruktur di Kalimantan Barat.
- Mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap kegiatan pertambangan Kalimantan Barat.
- Mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap tata kelola sampah di Kalimantan Barat.
- Meminta solusi kepada Pemerintah Kalimantan Barat terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan dengan adanya proyek dan kebijakan pemerintah.
- Mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah agraria di Kalimantan Barat.
Poin-poin deklarasi tersebut disahkan dan disepakati dalam forum Sarasehan Daerah Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat.
Citizen Reporter : Rey
