PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi indikator penilaian maupun mengejar penghargaan.
Menurut Amirullah, penerapan PUG merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Prinsip kesetaraan gender harus terintegrasi dalam setiap tahapan pemerintahan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.
“Data terpilah, analisis gender serta partisipasi masyarakat harus menjadi dasar agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” katanya saat membuka Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Pontianak di Pontive Center, Jumat (30/10/2026).
Amirullah menjelaskan, pengarusutamaan gender sejalan dengan visi pembangunan Kota Pontianak 2025–2029 yang mendorong terwujudnya kota maju dan sejahtera dengan kesempatan yang setara, perlindungan yang kuat, serta pelayanan publik yang dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Ia juga mengaitkan prinsip tersebut dengan semangat Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak yang mengusung tema “Pontianak Tangguh Bersahabat”.
“Ketangguhan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan kita memastikan setiap warga merasa aman, dihargai, dilibatkan dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Menurut Amirullah, kota yang bersahabat harus mampu memberikan ruang bagi seluruh masyarakat, termasuk melindungi kelompok rentan dan menghadirkan keadilan dalam setiap proses pembangunan.
Untuk itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi serta menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“PUG harus menjadi budaya kerja pemerintah. Bukan hanya dilaksanakan ketika ada evaluasi, tetapi menjadi cara kita melihat setiap kebijakan dan pelayanan,” katanya.
Amirullah berharap verifikasi lapangan tersebut dapat menghasilkan penilaian yang objektif sekaligus rekomendasi yang memperkuat implementasi pengarusutamaan gender di Kota Pontianak.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan evaluasi yang objektif dan dokumentasi yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan Kota Pontianak yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Reporter: Mam
