KUBU RAYA – Komisi IV DPRD Kabupaten Kubu Raya mendorong penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan layanan digital pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kubu Raya.
Dorongan tersebut mengemuka dalam pembahasan program kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RAPBD Tahun Anggaran 2027 bersama Diskominfo serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya, Kamis (29/10/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya, Amri, mengatakan rapat kerja tersebut bertujuan menggali program yang akan dilaksanakan pada 2027 sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan strategis perlu mendapat perhatian agar tetap terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Salah satunya adalah pemerataan akses internet, mengingat masih terdapat desa di Kabupaten Kubu Raya yang mengalami wilayah tanpa akses atau blank spot.
“Kalau Kominfo ini, pengadaan internet masih ada beberapa desa yang blank spot. Itu perlu juga kita dorong, termasuk gedung kantor yang mungkin perlu didorong karena saat ini masih bukan milik sendiri,” ujar Amri.
Ia menilai Diskominfo memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penguatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas layanan digital perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program tahun mendatang.
Diskominfo Usulkan Penguatan Infrastruktur TIK
Dalam rencana kerja 2027, Diskominfo Kabupaten Kubu Raya mengusulkan sejumlah program prioritas, mulai dari pengadaan gedung kantor definitif, penguatan SDM sesuai kompetensi, perluasan infrastruktur TIK dan akses internet, hingga peningkatan literasi digital bagi ASN dan masyarakat.
Penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi bagian dari rencana tersebut.
Selain itu, Diskominfo merencanakan penguatan keamanan siber daerah melalui pembentukan atau penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), serta pengembangan tahap awal Smart City dan dashboard layanan publik.
Pengembangan inovasi digital dan layanan publik terintegrasi turut menjadi agenda yang disiapkan. Langkah ini disertai penguatan sistem pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses layanan.
Anggaran Pelatihan Tenaga Kerja Jadi Sorotan
Selain membahas program Diskominfo, Komisi IV DPRD Kubu Raya juga menyoroti rencana program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, khususnya agenda pelatihan tenaga kerja.
Dalam pembahasan RKA RAPBD Tahun Anggaran 2027, anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program pelatihan tersebut dinilai masih sangat minim.
Karena itu, diperlukan dorongan agar dukungan anggaran pelatihan mendapat perhatian lebih, sehingga program peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal.
Amri berharap pembahasan bersama perangkat daerah menjadi dasar untuk menentukan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan, kebutuhan strategis seperti pemerataan akses internet dan dukungan sarana perkantoran perlu terus diperjuangkan agar pelayanan pemerintah dapat berjalan lebih optimal.
Melalui pembahasan RKA RAPBD Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPRD Kubu Raya diharapkan dapat mendorong penyusunan program yang terarah dan sesuai kebutuhan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan efisiensi anggaran.
Reporter: Erianto
