Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI, atmosfer organisasi mulai dipenuhi konsolidasi, manuver, hingga perang narasi antar calon ketua umum.
Debat perdana para caketum di Jambi pun menjadi panggung yang ramai diperbincangkan. Semua kandidat tampil meyakinkan.
Semua berbicara pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, investasi, digitalisasi, bonus demografi, hingga target ekonomi 8 persen.
Tetapi sebagai kader yang tumbuh dari HIPMI Perguruan Tinggi hingga cabang, saya justru melihat ada satu hal yang terasa hilang dari keseluruhan perdebatan itu: suara kegelisahan pengusaha muda daerah.
Debat terlihat megah di atas panggung, tetapi belum sepenuhnya membumi pada realitas cabang.
Padahal denyut asli HIPMI bukan berada di hotel-hotel tempat debat berlangsung. Denyut HIPMI justru hidup di daerah-daerah, di pengusaha muda yang sedang terseok membayar cicilan usaha, di kader cabang yang kesulitan mengakses pembiayaan, di pelaku UMKM yang bertahan menghadapi pasar digital yang semakin monopolistik, dan di pengusaha lokal yang perlahan tersingkir oleh modal besar.
Di titik inilah publik HIPMI perlu jujur bertanya: apakah Munas kali ini benar-benar sedang membicarakan masa depan pengusaha muda Indonesia, atau hanya sedang memperebutkan panggung kekuasaan organisasi?
HIPMI Sedang Menghadapi Krisis Arah
HIPMI lahir pada 10 Juni 1972 bukan sebagai organisasi pencari akses kekuasaan. Organisasi ini tumbuh dari kesadaran historis akan pentingnya membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui lahirnya pengusaha nasional yang tangguh, berdaya saing, dan memiliki semangat perjuangan.
Para pendiri HIPMI dahulu tidak membangun organisasi ini untuk sekadar mencetak elite bisnis baru. Mereka membangun HIPMI sebagai gerakan ekonomi kebangsaan.
Karena itu muncul istilah “pengusaha pejuang”.
Pengusaha yang bukan hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan keberpihakan terhadap pembangunan bangsa.
Namun harus diakui, semangat itu hari ini mulai terasa kabur.
HIPMI perlahan bergerak menjadi organisasi yang terlalu dekat dengan orbit kekuasaan. Politik jaringan lebih dominan dibanding politik gagasan.
Ukuran keberhasilan kader sering kali tidak lagi dilihat dari kemampuan membangun usaha produktif, tetapi dari seberapa dekat dengan elite dan pusat kekuatan ekonomi-politik.
Akibatnya, banyak kader muda akhirnya masuk HIPMI bukan untuk bertumbuh sebagai entrepreneur, melainkan untuk mencari akses.
Inilah krisis paling serius yang sebenarnya sedang dihadapi HIPMI.
Dan sayangnya, isu mendasar ini belum benar-benar muncul secara tajam dalam perdebatan para caketum.
Pertumbuhan 8 Persen Tidak Akan Bermakna Jika Cabang Tetap Menjadi Penonton
Dalam debat perdana, hampir semua kandidat berbicara mengenai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Narasi ini terdengar optimistis, bahkan patriotik.
Tetapi pertanyaan paling sederhana justru belum terjawab: 8 persen untuk siapa?
Sebab bagi banyak pengusaha muda di cabang, pertumbuhan ekonomi nasional sering kali hanya menjadi angka yang indah dalam pidato, tetapi tidak terasa dalam realitas usaha sehari-hari.
Di daerah, banyak kader HIPMI masih menghadapi persoalan mendasar: sulitnya modal, mahalnya logistik, minimnya akses pasar, lemahnya perlindungan usaha lokal, dan ketimpangan distribusi proyek ekonomi.
Bahkan dalam banyak kasus, pengusaha muda lokal justru kalah sebelum bertanding karena pasar sudah lebih dahulu dikuasai kelompok bermodal besar.
Ironisnya, kondisi seperti ini jarang menjadi tema utama dalam forum-forum elite organisasi.
Padahal kalau HIPMI hanya sibuk berbicara pertumbuhan makro tanpa memperjuangkan distribusi akses ekonomi, maka organisasi ini perlahan akan kehilangan relevansi sosialnya.
Karena sejatinya, ukuran keberhasilan HIPMI bukan seberapa banyak kader yang dekat dengan kekuasaan, tetapi seberapa banyak pengusaha muda daerah yang bisa naik kelas bersama organisasi ini.
Hilirisasi Jangan Sampai Menjadi Wajah Baru Oligarki
Narasi hilirisasi yang ramai dibicarakan para caketum memang penting. Indonesia memang tidak boleh terus menjadi negara penjual bahan mentah.
Tetapi kita juga harus jujur melihat kenyataan: hilirisasi tanpa pemerataan hanya akan melahirkan oligarki baru.
Jangan sampai daerah kembali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Jangan sampai sumber daya daerah diolah besar-besaran, tetapi pengusaha lokal hanya kebagian menjadi subkontraktor kecil.
Jika itu yang terjadi, maka hilirisasi hanya mengganti wajah ketimpangan ekonomi dengan istilah yang lebih modern.
Karena itu, HIPMI ke depan harus berani memperjuangkan hilirisasi yang inklusif. Pengusaha muda daerah harus dilibatkan dalam rantai industri nasional. UMKM harus menjadi bagian dari ekosistem industri, bukan sekadar pelengkap statistik ekonomi.
Kalau tidak, maka jargon ekonomi kerakyatan hanya akan menjadi kosmetik pidato Munas.
Munas Jangan Sampai Menjadi Arena Elitisme Baru
Munas HIPMI kali ini sangat menentukan arah organisasi ke depan. Tetapi ada kekhawatiran besar yang mulai terasa di tingkat cabang: jangan sampai Munas hanya menjadi arena konsolidasi elite dan pertarungan kepentingan kelompok tertentu.
HIPMI terlalu besar untuk sekadar dijadikan kendaraan politik dan alat distribusi pengaruh.
Karena kalau organisasi ini kehilangan ruh kaderisasi dan perjuangannya, maka HIPMI hanya akan menjadi klub eksklusif yang jauh dari denyut rakyat.
Padahal bangsa ini sedang membutuhkan lebih banyak pengusaha muda produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, membangun industri lokal, dan memperkuat ekonomi daerah.
Bukan sekadar elite muda yang pandai berbicara tentang investasi di atas panggung.
Saatnya Mengembalikan HIPMI ke Jalan Perjuangan
Munas HIPMI seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan organisasi ini pada identitas awalnya: rumah perjuangan ekonomi anak bangsa.
HIPMI membutuhkan pemimpin yang bukan hanya kuat secara jaringan, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan cabang dan pengusaha muda daerah.
Ketua umum HIPMI ke depan harus memahami bahwa organisasi ini tidak dibangun dari gemerlap pusat semata. HIPMI tumbuh dari kerja keras cabang-cabang yang menjaga denyut organisasi tetap hidup sampai hari ini.
Karena itu, siapa pun yang terpilih nanti harus berhenti menjadikan cabang hanya sebagai lumbung suara saat Munas.
Cabang harus menjadi pusat perhatian pembangunan organisasi.
Sebab jika tidak, maka HIPMI perlahan akan kehilangan akar sosialnya dan organisasi yang kehilangan akar perjuangan pada akhirnya hanya akan menjadi bangunan besar yang kosong secara makna.
Penulis: Muhammad Holil
Sekretaris Umum BPC HIPMI Pontianak
Editor: Dzulkarnain
