Karhutla kembali menjadi persoalan serius di Kalimantan Barat. Asap menebal, aktivitas masyarakat terganggu, dan kelompok rentan seperti anak-anak, balita serta ibu hamil berada dalam situasi yang membutuhkan perhatian lebih.
Di tengah kondisi seperti ini, publik wajar bertanya: bagaimana respons Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dampak karhutla yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program pemenuhan gizi di lapangan?
Pertanyaan berikutnya juga patut diarahkan kepada jajaran pelaksana di daerah—KPPG, KAREG, KORWIL hingga KORCAM BGN.
Bukan untuk mencari kambing hitam. Tetapi ketika kondisi lingkungan sudah mengganggu aktivitas masyarakat, koordinasi, mitigasi dan komunikasi kepada publik justru seharusnya semakin terlihat.
Bagaimana dengan PM Prioritas Posyandu?
Ini yang tidak boleh luput dari perhatian
Jika Posyandu yang menjadi bagian dari kelompok penerima manfaat prioritas justru mengalami kendala, sepi layanan, atau bahkan terkesan terbengkalai, maka pertanyaannya sederhana :
Siapa yang memastikan kebutuhan gizi anak-anak tetap terlayani?
Jangan sampai program besar berbicara tentang pemenuhan gizi nasional, sementara di tingkat paling bawah masih ada persoalan yang tidak mendapatkan jawaban yang jelas.
Karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap
Karhutla juga bisa menjadi ujian terhadap kesiapan sistem pelayanan publik.
Ketika asap datang, apakah distribusi dan pelayanan tetap aman?
Ketika kegiatan Posyandu terganggu, apakah ada skenario alternatif?
Ketika kelompok rentan membutuhkan perlindungan lebih, siapa yang memastikan mereka tidak kehilangan akses terhadap layanan?
BGN RI HARUS MENJAWAB
Publik tidak membutuhkan narasi yang terlalu panjang Publik membutuhkan kejelasan.
Apa langkah BGN RI menghadapi dampak karhutla di Kalbar?
Apa instruksi kepada jajaran KPPG, KAREG, KORWIL dan KORCAM? Bagaimana perlindungan terhadap penerima manfaat prioritas? Dan yang paling penting:
Bagaimana nasib Posyandu yang mengalami kendala pelayanan di tengah situasi karhutla?
Tetapi dalam situasi yang menyangkut kesehatan, gizi dan anak-anak, komunikasi yang lambat dapat menimbulkan keresahan.
Karena itu, BGN RI dan seluruh jajaran terkait perlu tampil memberikan penjelasan yang terbuka, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat asap yang semakin tebal, sementara jawaban dari mereka yang memiliki tanggung jawab justru semakin tipis.
KALBAR BUTUH AKSI, BUKAN SEKADAR REAKSI.
Anak-anak dan kelompok rentan bukan angka dalam laporan. Mereka adalah manusia yang harus dipastikan tetap mendapatkan hak atas layanan gizi dan kesehatan.
