APAKALBAR.COM – Kebijakan efisiensi Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono menuai kritik. Penyesuaian operasional SPPG dikhawatirkan berdampak pada pengurangan relawan, penurunan pendapatan, hingga ketidakpastian pekerjaan.
Efisiensi anggaran dinilai perlu dievaluasi apabila pelaksanaannya justru membebani relawan dengan pekerjaan yang tidak sebanding dengan penghasilan.
Sudaryono sebagai Kepala BGN didorong memastikan kebijakan tersebut tidak mengabaikan kesejahteraan tenaga operasional yang menjadi ujung tombak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program gizi untuk masyarakat seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja, bukan justru menimbulkan ketidakpastian bagi relawan.
Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah penerima manfaat dinilai berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan, pengurangan relawan, hingga penurunan pendapatan di sejumlah dapur MBG.
Persoalan ini menjadi perhatian karena relawan tetap menjalankan tugas penting, mulai dari persiapan bahan makanan, produksi, pemorsian, hingga distribusi.
Namun, perubahan jadwal dan pendapatan berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila tidak disertai penyesuaian beban kerja yang proporsional.
BGN sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak mewajibkan SPPG melakukan PHK. Pengaturan tenaga kerja dapat dilakukan melalui sistem kerja bergiliran sesuai kebutuhan pelayanan.
Meski demikian, penerapan kebijakan di lapangan perlu dievaluasi agar efisiensi anggaran tidak mengabaikan kesejahteraan tenaga operasional.
Kepastian pekerjaan, pendapatan yang layak, dan perlindungan hak pekerja perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG Ujarnya
Sudaryono dan BGN diharapkan memastikan kebijakan efisiensi berjalan seimbang, sehingga keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya diukur dari penghematan anggaran, tetapi juga dari perlindungan relawan yang bekerja di dapur.