Kabid Lingkungan Hidup dan Ekonomi Sumber Daya Mineral Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Kalbar, M. Zainal Bahri meminta agar Pemerintah Kabupaten Mempawah Terpilih dan pihak terkait lebih memperhatikan nasib dan masa depan masyakarat Kabupaten Mempawah dan khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit.
Hal ini disebabkan karena berdirinya beberapa pabrik industri yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal meski telah diselesaikan secara ganti rugi serta hutan-hutan yang menjadi sumber oksigen masyarakat setempat dibabat habis.
Pembangunan pabrik industri tentu memiliki dampak plus dan minus terhadap sebuah daerah baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.
Bahri yang akrab disapa Ari menilai pembangunan pabrik industri tersebut harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkhusus lapangan pekerjaan di setiap daerah, karena salah satu bentuk timbal balik untuk masyarakat yang terdampak.
“Kami berharap pemerintah terpilih dapat lebih memperhatikan nasib masyakarat di Kabupaten Mempawah ke depan dengan berdirinya pabrik-pabrik industri di Kecamatan Sungai Kunyit dan dapat memberikan kesempatan kerja utamanya bagi masyarakat sekitar (putra daerah),” ujar Bahri.
Bahri mengatakan bahwa Kabupaten Mempawah memiliki potensi terjadinya ledakan jumlah penduduk dan krisis sosial disebabkan hadirnya pabrik-pabrik tersebut, seperti di beberapa daerah yang memiliki perusahaan industri terkhusus di bidang tambang.
Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk dapat mencegah atau mengatasi segala potensi yang akan terjadi, terlebih Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia baru-baru ini diumumkan berada di Provinsi Kalimantan Timur, tentunya akan berdampak pada provinsi sekitarnya, baik infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, maupun yang lainnya.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mempawah Buka Kaderisasi melalui Baitul Arqom Dasar
Menurut Bahri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada tahun 2024 tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mempawah berada di peringkat 3 (tiga) teratas (6,78%) dari 14 (empat belas) Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat di bawah Kota Pontianak (8,29%) dan Singkawang (7,92%).
Dengan kondisi seperti ini tentunya harus ada tindakan proaktif dari pemerintah daerah dalam menyikapi hal ini.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mempawah sesuai dengan data BPS yang ada tahun 2024 berada di angka 3 teratas (6,78 %) di bawah Kota Pontianak dan Singkawang. Fenomena ini harus segera direspon pemerintah untuk segera diatasi,” tambah Bahri.
Sebab lanjut Bahri, apabila persoalan tersebut tidak diantisipasi sejak saat ini, maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang terdapak. Apalagi banyak dari masyakat setempat semula bekerja sebagai petani dan nelayan lebih memilih bekerja di pabrik-pabrik tersebut sebagai buruh kasar.
Namun, menjadi pertanyaan dan kekhawatiran ke depan, “Apabila semua pabrik yang ada sudah mulai beroperasi dan menghentikan pembangunannya, maka akan seperti apa nasib buruh tersebut ke depan?”
Sedangkan untuk bekerja di pabrik tersebut tentu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat dan hal ini berpotensi meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Mempawah.
“Saat ini yang harus diantisipasi adalah nasib masyarakat setempat yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut yang semula bekerja sebagai petani dan nelayan memilih beralih menjadi buruh kasar. Seandainya pabrik-pabrik tersebut mulai beroperasi dan proses pembangunan dihentikan, yang menjadi pertanyaan seperti apa nasib kerja mereka (buruh)? Sedangkan mereka tidak dibekali keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat.”
Baca Juga: 7 Tuntutan Aksi Demo HMI Cabang Mempawah, Syahrul: Kami Kecewa terhadap DPRD Mempawah
Selain itu, Bahri juga berharap pemerintah lebih memperhatikan segala potensi yang terjadi di Kabupaten Mempawah, terkhusus persoalan lapangan kerja dengan melakukan langkah mitigasi atau pendampingan berupa pelatihan yang berfokus pada lapangan kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pabrik-pabrik tersebut.
“Kami berharap pemerintah melalui dinas terkait, agar dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dengan peluang kerja yang tersedia sesuai kebutuhan di setiap pabrik yang ada sebagai bentuk mitigasi,” tegas Bahri.
Penulis: Kabid Lingkungan Hidup dan Ekonomi Sumber Daya Mineral Badko HMI Kalbar.
