Pontianak, ApaKalbar.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Golkar, H. Usmandy S., M.Si. menyikapi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diputuskan pemerintah pada Sabtu (03/09/2022).
Menurutnya, keputusan pemerintah di tengah tekanan terhadap APBN yang makin kuat sebagai dampak fluktuasi harga minyak di pasar Internasional dapat dimaklumi.
“Saya memahami bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun ini sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Keuangan telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun telah berdampak signifikan terhadap APBN,” katanya, Rabu (7/9/2022).
Di sisi lain, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalbar ini meminta agar pemerintah bisa serius mengantisipasi dampak buruk kenaikan harga BBM bagi daya beli masyarakat. Mengingat, kenaikan BBM diprediksi akan menyebabkan inflasi melonjak.
“Pemerintah harus serius mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi, terutama dengan menjaga stabilitas harga sembako. Jangan sampai daya beli masyarakat menurun, sehingga membuat angka kemiskinan bertambah, dan berdampak buruk bagi pemulihan ekonomi,” katanya.
Selanjutnya terhadap berbagai program bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM agar dapat dipastikan tepat sasaran.
“Berbagai program bantuan sosial yang disiapkan pemerintah agar benar-benar dipastikan tepat sasaran, jangan sampai mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya,” pungkasnya.
Reporter: Darsono
Editor: Ika Ayuni Lestari
