Pontianak, Apakalbar.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 565.449 konten hoaks dan berita di media sosial dan internet sepanjang tahun 2021 lalu.Tidak hanya itu, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, Kominfo juga menemukan sebanyak 3.356 hoaks yang tersebar pada Agustus 2018 hingga 30 September 2019 lalu.Hoaks terbanyak yaitu mengenai isu politik sebanyak 916 konten hoaks, yang bertepatan dengan momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legistlatif (Pileg).
Dalam konteks kalimantan barat pada Pilgub 2018 terjadi kerusuhan dilandak akibat berita hoax menolak hasil perhitungan suara pilgub Kalbar 2018. Peristiwa Mandau Mengkilat pada pemilihan bupati sintang 2020. Bahkan dikota pontianak menolak hasil perhitungan pilpres 2019 yang membuat beberapa media sosial diblokir hampir 2 hari untuk mencegah berita hoax dan provokasi yang akan semakin memperparah keadaan.
Berkaca dari beberapa kejadian di masa lalu akibat berita hoax yang goreng oleh pihak-pihak yang ingin indonesia terpecah. Dalam konteks Pemilu 14 Februari 2024 yang langsung beririsan dengan pemilu serentak 27 November 2024. Tentu seluruh stekholder terkait harus bersiap untuk segala kemungkinan terburuk yang terjadi. Mudahnya masyarakat menelan mentah-mentah terhadap semua informasi yang masuk sehingga sangat mudah untuk di adu domba oleh pihak yang berkepentingan.
Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu dan penguatan kehumasan stekholder pemilu merupakan salah satu upaya untuk menangkal dan bersiap sedini mungkin gesekan yang akan muncul dalam proses pemilu dan pilkada 2024. Sukses pemimpin di negeri ini masih lebih dari 1 tahun tapi tabu genderang sudah dipukul ditandai dengan deklarasi presiden oleh satu satu partai dan rencana koalisi beberapa partai. Ditambah oleh buzer yang sengaja disiapkan untuk memainkan opini publik dalam satu isu yang di desain.
Pelibatan seluruh komponen bangsa ini terutama kaum milineal untuk dapat menjadi agen-agen negara dalam menangkal informasi-informasi yang hoax dan cenderung memprovokasi agar terjadi konflik. Peran dari kominfo untuk tegas dalam memblokir media dan akun-akun yang cenderung melakukan adu domba dan intimidasi salah satu kelompok serta menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan hal tersebut agar pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang melahirkan pemimpin yang memiliki berpihakan pada sepenuhnya kepentingan bangsa dan negara indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Penulis : Fery Hariyanto
