JAKARTA — Sebelum lebaran pada bulan Maret lalu, terjadi antrean BBM yang sangat panjang dibeberapa SPBU di Kalimantan Barat. Daerahnya tersebar, mulai dari Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kota Pontianak, Kab. Landak dan beberapa daerah lain.
Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon hal tersebut dan langsung melakukan koordinasi dan verifikasi di lapangan. Koordinasi ini ia lakukan dengan APH dan Pertamina Pusat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pertamina Pusat atas kerja keras dan sukses dalam menangani persoaan tersebut, karena koordinasi ini dapat menyelesaikan persoalan tersebut hanya dalam waktu 2 hari dan sebelum lebaran.
“Saya mengapresiasi Pertamina Pusat dan Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun instansi lainnya, dalam menangani antrean di beberapa daerah di Kalimantan Barat secara cepat, sehingga tuntas sebelum Lebaran” tegasnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Migas, SKK Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga, pada Rabu (8/4/2026) di Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Bertahun-tahun Belum Terealisasi, Cornelis Kembali Desak Penambahan Kuota dan Storage BBM di Kalbar
Ia juga menegaskan bahwa Kalbar harus memiliki fasilitas penyimpanan (storage) BBM baru. Ia menilai pasokan BBM tidak boleh hanya terpusat di Terminal BBM Siantan, Pontianak, agar distribusi ke daerah-daerah lain bisa lebih merata dan aman dari potensi kelangkaan.
“Saya minta kuota BBM di Kalimantan Barat ditambah,” tegas Cornelis.
Usulan ini bukanlah hal baru. Permintaan penambahan stok BBM telah ia suarakan berulang kali sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalbar (2008–2018) hingga kini duduk di kursi parlemen. Bahkan, pada RDP sebelumnya dengan BPH Migas tanggal 29 Januari lalu, ia juga telah menekankan hal yang sama, namun hingga kini belum terealisasi.
(DAR/DZ)
