MEMPAWAH – Bupati Mempawah, Erlina, akhirnya memenuhi tuntutan utama dari Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Bersatu (AMPMB) dalam aksi demonstrasi Jilid IV di Kantor Bupati Mempawah pada Selasa (9/12) sore.
Tuntutan yang dipenuhi adalah pembatalan pembangunan pendopo atau rumah dinas bupati senilai Rp 15 miliar.
Keputusan ini diambil setelah Bupati Erlina menemui massa aksi dan menandatangani dokumen tuntutan yang diajukan.
Pembatalan proyek mahal tersebut didasarkan pada anggapan dari masyarakat bahwa proyek itu tidak memiliki urgensi, tidak prioritas, dan tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat Mempawah
Dalam dokumen tuntutan yang ditandatangani, disepakati bahwa seluruh anggaran senilai Rp 15 miliar akan dialihkan ke program-program prioritas yang lebih mendesak dan pro-rakyat.
Program-program yang menjadi fokus pengalihan anggaran meliputi:
Pembangunan jalan alternatif di beberapa desa seperti Desa Antibar, Desa Kuala Secapah, dan Desa Pasir Panjang Peningkatan layanan di sektor Pendidikan dan Kesehatan upaya penanganan dan mitigasi banjir di wilayah Mempawah.
Catatan Bupati Mengenai Mekanisme Anggaran
Meskipun telah menandatangani persetujuan, Bupati Erlina memberikan catatan penting bahwa pemenuhan tuntutan tersebut harus tetap melalui prosedur birokrasi dan mekanisme anggaran yang berlaku.
“Apa yang kami tandatangani ini belum legal. Karena, kita masih ada mekanisme yang harus dilalui berkaitan dengan anggaran,” jelas Bupati Erlina.
Ia menambahkan bahwa poin-poin tuntutan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan kajian mendalam oleh tim Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah
Mengingat APBD TA 2026 yang telah disahkan oleh DPRD masih dalam proses evaluasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepastian waktu pengalihan anggaran belum dapat dipastikan.
Reporter : Dz
