Opini, APAKALBAR.COM — Ketergantungan masyarakat terhadap BBM hingga kini terus meningkat. Di saat yang sama ketergantungan ini dimanfaatkan oleh oknum Pertamina untuk melakukan praktik-praktik yang kadang sangat merugikan masyarakat.
Seperti yang baru-baru ini telah viral, bersumber dari Kompas.com tentang Skandal Korupsi Pertamina 2018-2023, yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun, tepatnya Rp193,7 triliun, dan jika hal tersebut dilakukan selama 2018-2023 maka kerugian negara bisa mencapai Rp968,5 triliun, hampir mencapai 1 kuadliriun.
Selain itu baru-baru ini juga viral yang bersumber dari Kompas.com tentang BBM langka di Balikpapan pada 21 Mei 2025.
Dari hal tersebut mengakibatkan antrean yang sangat panjang lebih satu kilometer hingga perlu waktu berjam-jam untuk mendapatkan suplai BBM di SPBU dan tidak sedikit dari warga yang rela bermalam demi mendapatkan BBM tersebut (Pertalite).
Bahkan daerah yang notabenenya tempat minyak bersemayam telah mengalami kelangkaan yang sangat merugikan dan membuat rakyat menderita karena harus antrean.
Tidak cukup di daerah Kaltim, di saat yang sama, Kalbar hingga kini juga sering mengalami kelangkaan BBM berjenis solar mulai dari tahun 2025 ke belakang hingga sekarang dan mengakibatkan antrean panjang kendaraan hingga berhari-hari.
Kemudian beberapa bulan terakhir juga dilansir dari media Suara Pemred pada 22 Maret 2025, tentang BBM kencing di Sungai Kapuas terungkap, Polisi tetapkan 3 tersangka, kapal tersebut milik anak mantan bos minyak di tengah-tengah Sungai Kapuas.
Baca Juga: Usut Tuntas dan Menjaga Marwah Polri: Badko HMI Kalbar Beri Ultimatum ke Polda Kalbar
Entah sudah berapa kali praktik ini dilakukan, yang jelas menurut kabar berita yang didapat bahwa praktik ini telah berlangsung sebanyak 3 kali dan dugaan kami ini merupakan kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang perlu dievaluasi serta didalami siapa saja yang terlibat.
Pertamina merupakan BUMN dengan aset yang cukup besar namun selalu merugi bahkan membebani APBN karena korupsi yang dilakukan dari tingkat atas hingga paling bawah.
Bahkan di banyak kasus, petinggi-petinggi Pertamina baik tingkat regional maupun pusat selalu cuci tangan dan tidak mau tahu perihal masalah yang terjadi.
Khususnya petinggi regional Patra Niaga Kalimantan Barat yang kerapkali menghindar bila dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada.
Setelah Badko Kalbar melalui Bidang Ekonomi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (ESDM dan LH) mengkaji bagaimana masalah Pertamina yang selalu terdepan, isu mengenai Pertamina selalu pudar, sehingga membuat kami menduga ada upaya untuk membuat kasus-kasus yang berkaitan dengan Pertamina tidak terdengar oleh siapapun dan tenggelam begitu saja.
Baca Juga: HMI Badko Kalbar Kecam Pernyataan Alvin Lim Soal Kejaksaan Agung
Berdasarkan banyak kajian dengan memperhatikan masalah yang menimpa Pertamina, kami sangat meyakini bahwa Pertamina perlu melakukan evaluasi secara besar-besaran.
Bila perlu harus ada upaya campur tangan pemerintah daerah untuk mengintervensi secara langsung upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh Pertamina.
Kita harus sadar bahwa ketergantungan masyarakat hingga segala sektor terhadap Pertamina terlalu besar, sehingga bila hanya bermuara pada kementerian BUMN akan berpotensi saling lempar bola panas dan cuci tangan, jika masalah ini tidak dilakukan upaya mitigasi, maka kemungkinan kelangkaan yang sangat merugikan rakyat Balikpapan, juga yang terjadi di Kalimantan Barat, akan terjadi di daerah lain.
Bahkan kita tidak tahu permainan buruk apa yang akan terus dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat.
Oleh karena itu, kami mengajak kepada siapapun untuk terus secara kolektif mengkritisi serta mengawasi kinerja Pertamina agar dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh negara maupun masyarakat.
Penulis: M. Zainal Bahri
Editor: IAL
