MEMPAWAH – Komitmen Publik Rencana tender senilai Rp15 miliar ini adalah bentuk inkonsistensi nyata Pemerintah daerah sebelumnya menyatakan akan mengkaji ulang
namun faktanya justru diam-diam melanjutkan proses tender ini bukan sekadar pembangunan, tapi pelecehan terhadap transparansi dan janji kepada masyarakat
Krisis Empati dan Prioritas menggelontorkan Rp15 miliar untuk hunian pejabat di tengah infrastruktur yang rusak dan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit adalah kebijakan yang “tuli” dan “buta” terhadap realitas sosial
Baca Juga : Julkarnain : Seruan Melek Politik untuk Gen Z Desa Jungkat
Pemkab Mempawah lebih mendahulukan kenyamanan elite daripada kebutuhan dasar publik
Anggaran yang Tidak Etis ditengah ancaman kebakaran hutan dan minimnya pelayanan publik, rumah dinas mewah bukanlah urgensi
Setiap rupiah yang keluar dari APBD seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk membangun simbol kemegahan yang hanya dinikmati segelintir orang
Jika tender ini tetap dipaksakan tanpa klarifikasi dan kajian yang terbuka, maka wajar jika mahasiswa dan masyarakat kembali turun ke jalan
Pemerintah jangan menyalahkan aksi massa jika mereka sendiri yang memancing kemarahan publik dengan kebijakan yang egois
