PONTIANAK, APAKALBAR.COM – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, angkat bicara terkait kasus beras oplosan yang baru-baru ini diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri.
Ia menilai bahwa terungkapnya praktik curang tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan distribusi pangan di Indonesia.
Seperti diberitakan, hasil investigasi Kementan dan Satgas Pangan menemukan sedikitnya 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu.
Pelanggaran mencakup ketidaksesuaian berat kemasan, komposisi, hingga kelengkapan label produk.
Yang mengejutkan, praktik ini turut menyeret sejumlah nama besar dalam industri pangan nasional, di antaranya Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan raksasa Japfa Group (PT Sentosa Utama Lestari).
Saat ini, Bareskrim Polri tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap keempat perusahaan tersebut.
Heri Mustamin secara terang-terangan menyebut bahwa praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi.
“Ini terjadi hampir di semua merek,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilainya berani membongkar kasus tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
“Bayangkan, jika sudah dioplos, namun juga diberi obat kimia lagi untuk memutihkan maka akan berbahaya bagi kesehatan,” kata dia.
Menurutnya, praktik beras oplosan bukan sekadar merugikan negara, tetapi juga mengancam kesehatan publik, terlebih jika ada unsur bahan kimia yang digunakan untuk memanipulasi tampilan produk agar tampak lebih “bersih” dan layak jual.
Untuk mengatasi persoalan ini, Heri mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antarlembaga, termasuk Bulog dan Dinas Perdagangan.
“Tapi Bulog dan Disperindag harus bersatu. Kalau perlu ada tim pengawasan dari produksi sampai dengan pengemasan,” usulnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kota Pontianak, ia juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mendukung langkah penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan beras.
“Kita ingin asta cita presiden mewujudkan ketahanan pangan harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi beras impor dari luar yang tak jelas,” pungkas Heri.
Reporter; Darsono
