Pontianak, ApaKalbar.com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak melalui Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup (HAM LH) menyayangkan sikap Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat lambat dalam menanggapi perihal merebaknya penyakit mulut dan kuku (Food and Mouth Disease (FMD)) hewan ternak.
“Kami sangat menyayangkan sikap Dinas yang terkesan lambat dalam menanggapi kasus mulut dan kuku pada hewan ternak ini (FMD) yang saat ini telah merebak beberapa daerah di Indonesia,” ujar Rio Eko Chandra selaku Kabid HAM LH
Menurutnya, mengingat sebentar lagi memasuki Hari Raya Idul Adha pastinya keperluan pasokan hewan qurban sangat diperlukan. Sehingga harus ada langkah-langkah strategis guna mengakomodir kebutuhan hewan qurban.
“Apalagi sebentar lagi mau memasuki lebaran haji atau idul adha ini, kami dari HMI Cabang Pontianak mengira bahwa pastinya keperluan daging qurban membeludak karena masyarakat muslim memerlukan daging qurban yang notabenenya hewan ternak,”jelasnya.
Kabid HAM dan LH HMI Cabang Pontianak pun menegaskan dan mempertanyakan terkait sejauh mana penanganan terkait penyakit FMD ini.
“Kami ingin mempertanyakan upaya pemerintah provinsi terkhusus Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kalimantan Barat sejauh mana terkait penanganan akan penyakit FMD ini? Apakah sudah dibahas atau seperti angin lalu saja?”
Seperti diketahui, lockdown zonasi untuk hewan ternak besar kemungkinan membuat stok ketersediaan hewan qurban di Kalimantan Barat akan mengalami masalah.
“Dari sumber yang kami dapatkan yaitu kanal youtube Sekretariat Presiden bahwa Presiden RI pemerintah melalui Menteri Pertanian untuk memberlakukan lockdown zonasi guna mencegah mutasi wabah penyakit FMD hewan ternak ini. Sehingga bisa dipastikan ketersediaan hewan qurban di Kalimantan Barat akan berkurang,” papar Rio
“Kami menunggu langkah-langkah atau solusi pemerintah soal ini,” tutupnya.
Citizen Reporter
