Kalbar, Apakalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. mengutarakan bahwa negara yang bisa menjaga lingkungan hidup akan bisa menguasai ekonomi dunia. Sebab Ekonomi Hijau atau Green Economy merupakan menjadi modal pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis atau lingkungan.
Hal tersebut, disampaikan Gubernur Kalbar saat mendampingi kunjungan kerja Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Provinsi Kalbar, di Hotel Mercure Pontianak, Jalan A. Yani, Sabtu (21/1/2023) malam.
“Kalau kita bicara lingkungan, saya dari wali kota dulu, meyakini bahwa kedepan itu negara yang bisa menjaga lingkungan hidup dalam bentuk apapun, maka itulah negara yang bisa menguasai ekonomi dunia,” ungkap Sutarmidji.
Ekonomi Hijau menurutnya mampu menjalankan aplikasi pembangunan berkelanjutan pada semua proses yang melibatkan atau berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.
Di mana saat ini pertumbuhan global dengan model pembangunan ekonomi konvensional telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, serta adanya kekhawatiran menangani kondisi iklim global yang tidak menentu.
“Saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar telah ada aplikasi Sipohon Kalbar, aplikasi ini bisa menghitung jumlah karbon yang ada di Kalbar. Jadi tidak perlu ribet lagi menghitung jumlah karbon yang ada, cukup lewat aplikasi tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya berharap kepada Sekjen KLHK agar mampu bersinergi dengan Kementerian Desa PDTT dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup di daerah.
Sebab menurutnya ada beberapa indikator komponen penilaian tingkat kemandirian desa yang bersentuhan dengan lingkungan hidup. Oleh karenanya bahwa desa dapat ditekankan untuk menjaga dan melestarikan alam yang dimiliki demi pembangunan berkelanjutan.
“Desa Mandiri itu penilaiannya ada tiga komponen, pertama Indeks Pertahanan Sosial, kedua Indeks Pertahanan Ekonomi, dan ketiga Indeks Ketahanan Lingkungan. Kalau Indeks Ketahanan Lingkungan belum memiliki nilai yang bagus, dia (desa) tidak akan menjadi status mandiri, maka jika desa mampu mempertahankan indeks ketahanan lingkungan, seharusnya negara bisa memberikan reward. Saya yakin desa akan bersemangat mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan hidup, bahkan bisa menjadi massif dalam pelestarian lingkungan,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga memberikan Piagam Penghargaan kepada Lantamal XII Pontianak atas peran aktifnya dalam upaya penyelamatan Satwa Liar Dilindungi Hasil Operasi Penyergapan KRI Siribua-859 dan F1QR Lantamal XII Pontianak terhadap kapal berbendera asing di perairan Pontianak beberapa waktu yang lalu. (aws)