PONTIANAK, APAKALBAR.COM – Ketua DPR-RI Puan Maharani beberapa waktu lalu saat kunjungan kerja di Sintang menyatakan bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya masih terkendala moratorium.
Puan juga menegaskan akan memperjuangkan pemekaran tersebut.
Merespon pernyataan tersebut , Anggota Komisi X DPR Dapil Kalbar II, Adrianus Asia Sidot mengatakan wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya masih sulit terwujud dalam waktu dekat.
Adrianus menerangkan alasan mengapa pemekaran tersebut sulit terwujud dikarenakan bahkan sampai saat ini pembahasan DOB Provinsi Kapuas Raya menjadi Undang-undang samasekali belum masuk dalam Program Ligislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
Selain itu, Mantan Bupati Landak dua periode ini juga menilai keputusan pemerintah pusat memekarkan beberapa wilayah di Provinsi Papua merupakan sikap pilih kasih.
Penilaian itu didasarkan pada beberapa wilayah yang sudah sejak lama meminta pemekaran seperti Kalimantan Barat, tetapi nyatanya belum juga terealisasi dengan dalih moratorium oleh Pemerintah Pusat.
“Jika betul karena masih ada moratorium, tapi disatu sisi mengapa pemerintah malah memekarkan wilayah Papua, sudah jelas masyarakat di Papua menolak itu, sedangkan masyarakat Kalbar mengingkan pemekaran wilayah itu,” kata Adrianus.
Baca juga: Partisipasi Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Dalam proses pemekaran wilayah di Papua ini, Adrianus menilai pemerintah pusat sangat memaksakan diri, dan memiliki kepentingan tertentu yang sangat besar terhadap Papua.
Sehingga mengesampingkan dan tidak memperhatikan harapan masyarakat di daerah lain yang sangat layak dan membutuhkan pemekaran, seperti Kalbar.
Padahal jika dilihat dari sumbangan potensi sumber daya alam yang dimiliki, sejak tahun 1960-an sumbangsih Kalbar kepada pemerintah tidaklah sedikit.
“Kepentingan itu bisa kita lihat, mengigat sumber daya alam di Papua belum terkelola, tidak seperti Kalimantan Barat. Sekarang sumber daya alam kita, sudah habis mulai dari kayu, tambang batu bara, gas bumi sudah habis di exploitasi, dan disinilah kita harus tau pemerintah tidak peduli terhadap Kalimantan barat,” ujarnya.
Untuk itu, Ia meminta siapapun yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun anggota legislatif di Kalbar ini agar tidak menjadikan pemekaran Kapuas Raya sebagai alat kampanyenya saja.
“Selama ini yang ada hanya janji-janji politik, janji kampanye yang tidak pernah terwujud, dari periode ke periode, dari calon ke calon, semuanya berbicara tentang pembangunan atau pembentukan Kapuas Raya,” tandasnya.
“Sudah 20 tahun janji itu saya dengar berjalan, tetapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada realisasinya, bahkan sebagian dari masyarakat kita di Kalbar sudah pesimis, kecewa dan apatis dengan wacacana pembetukan Kapuas Raya ini,” ujar Adrianus.
Dirinya pun menyebut, ketimbang berharap jauh dengan realisasi pemekaran Kapuas Raya, yang terpenting saat ini adalah pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kalimantan Barat ini.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerataan pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanahan, distribusi, di Kalimantan Barat,” ucapnya.
Baca juga: Desak Presiden Jokowi Tunaikan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya
Menurutnya yang paling realistis saat ini untuk dilakukan adalah pemekaran di tingkat kabupaten saja dibandingkan pemekaran provinsi.
“Kita ketahui kabupaten Sanggau telah mengusulkan pemekaran Kabupaten Sekayam dengan Kabupaten Tayan, Kabupaten Kapuas hulu juga sudah mengusulkan pemekaran Kabupaten Sentarum, kenapa tidak fokus disitu saja, dan diperjuangkan,” kata Asia Sidot.
“Kalau memang pemekaran ini masih akan dilakukan, ya lakukanlah secepatnya, kalau nggak kita nuntut pemekaran kabupaten saja yang lebih dekat dengan masyarakat. Intinya keseriusan semua pihak jangan cuma janji-janji,” tutupnya.
