Penolakan terhadap program transmigrasi ke sejumlah wilayah di Kalimantan Barat kembali mencuat ke permukaan.
Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda adat, dan kelompok sipil menyampaikan kekhawatiran bahwa program tersebut dapat memicu ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya jika masyarakat lokal tidak diberdayakan secara seimbang.
Meski demikian, transmigrasi sejatinya merupakan program strategis pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah tertentu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah baru.
Kalimantan Barat, dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah, memang menjadi salah satu wilayah yang dilirik dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional.
Namun dalam praktiknya, transmigrasi sering memunculkan gesekan sosial. Salah satu penyebab utamanya adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur dan SDM bagi masyarakat lokal.
Ketika transmigran datang dengan berbagai fasilitas baru, sedangkan warga asli masih menghadapi keterbatasan akses jalan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi, wajar bila muncul rasa kecemburuan sosial.
Baca juga: Partisipasi Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Pemerintah Harus Hadir Secara Adil
Menurut pengamat kebijakan publik yang juga aktivis daerah, program transmigrasi harus dibarengi dengan upaya serius membangun kapasitas lokal. “Masyarakat lokal tidak menolak pendatang, yang mereka tolak adalah ketimpangan. Pemerintah harus menjamin bahwa pembangunan yang dibawa transmigrasi juga dirasakan oleh warga asli,” ujarnya.
Langkah yang bisa dilakukan antara lain melalui pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja inklusif, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok. Jangan lagi ada desa blank spot, jalan rusak bertahun-tahun, atau sekolah yang kekurangan guru.
Pemerintah juga dituntut lebih terbuka dalam sosialisasi program transmigrasi, tidak hanya menyampaikan manfaat, tetapi juga menyerap aspirasi warga secara jujur dan transparan. Pelibatan tokoh adat, pemuda lokal, dan perempuan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak memicu konflik horizontal.
Baca juga: BPW KKSS Kalbar Lantik 9 BPD Kabupaten dan Kota, Burhan: Komitmen Kontribusi untuk Masyarakat
Transmigrasi Bisa Jadi Peluang
Dari sisi lain, transmigrasi juga membawa peluang besar. Jika dikelola dengan baik, interaksi antara warga lokal dan pendatang bisa memperkaya budaya, memperkuat jaringan ekonomi, dan mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru.
Transmigrasi bahkan dapat menjadi sarana untuk membangun kawasan terpadu yang inklusif, asalkan asas keadilan dan keberpihakan pada masyarakat lokal tetap dijaga.
Kalimantan Barat memiliki kekuatan besar, baik dalam sektor pertanian, kehutanan, perikanan, hingga ekowisata. Yang diperlukan adalah strategi pembangunan yang memberdayakan, bukan yang meminggirkan.
Membangun Bersama, Bukan Sendiri
Penolakan terhadap transmigrasi harus dijadikan cermin bagi pemerintah agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. Masyarakat lokal bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang harus diberdayakan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama dengan masyarakat untuk menyusun peta jalan pembangunan yang inklusif. Transmigrasi bisa menjadi solusi, bukan masalah—asal dijalankan dengan prinsip pemerataan, partisipasi, dan keadilan sosial.
Laporan: Cerdas Demokrasi Indonesia
